Komisi X Desak Pemerintah Perluas Peran Perguruan Tinggi dalam Penanganan Covid-19

LIGACAPSA –  Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendesak pemerintah memberikan ruang lebih luas bagi perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam penanggulangan penyebaran wabah Covid-19. Salah satunya dalam dukungan pendanaan, baik dari anggaran dari pemerintah maupun berupa fasilitasi bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan pendanaan riset.

“Bagusnya pemerintah memfasilitasi atau cari sponsor dari CSR perusahaan swasta bonafit,” kata dia, Rabu (18/3).

Dia menjelaskan kalangan perguruan tinggi di Indonesia mempunyai pakar-pakar terbaik di bidangnya yang bisa berkontribusi terhadap penanggulangan Covid-19. Menurut dia, pakar kesehatan masyarakat bisa memberikan kontribusi terhadap strategi pencegahan perluasan wabah.

Para pakar bidang kedokteran bisa menyusun langkah strategis untuk percepatan penyembuhan pasien positif covid-19 dan pakar farmasi bisa terlibat dalam proses pencarian vaksin antivirus Covid-19.

“Undang mereka secara terbuka kalau perlu bikin panel sehingga publik tahu jika setiap langkah strategis yang diambil pemerintah telah dipikirkan secara matang dari sisi operasional hingga kajian akademisnya,” jelasnya.

Diketahui, saat ini beberapa pakar dari kedokteran dan farmasi dari Universitas Indonesia (UI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) telah mempunyai temuan awal kandungan zat yang bisa menjadi antivirus Covid-19.

Mereka menggunakan metode penelitian bioinformatika dan menemukan senyawa dalam jambu biji, daun kelor dan kulit jeruk bisa menghambat replikasi virus dan penempelan virus covid-19 dalam tubuh.

“Sayangnya mereka belum bisa melakukan ujiklinis terhadap temuan tersebut karena terkendala keterbatasan dana. Kami menilai pemerintah harus segera menyambut temuan ini dan mendukung upaya ujiklinis sehingga ada harapan jika vaksin anticovid 19 bisa ditemukan,” katanya.

Politikus PKB ini menyarankan penggunaan dana abadi penelitian dari APBN sebesar Rp 5 triliun untuk mendanai ujiklinis temuan awal vaksin anticovid-19 dari tim pakar gabungan dari UI dan IPB tersebut. Menurutnya penanggulangan wabah Covid-19 tidak harus melulu soal pencegahan penyebaran saja tetapi juga harus diimbangi dengan riset terkait vaksin anticovid-19.

“Kami juga mengimbau keterlibatan aktif dari pihak swasta agar bersama-sama pemerintah melakukan langkah nyata terhadap berbagai upaya penanggulangan termasuk pendanaan riset untuk menemukan vaksin anticovid-19,” ujar dia.

Dia menjelaskan, saat ini dana riset saat dalam APBN 2020 dikelola oleh Kementerian Riset/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada tahun-tahun sebelumnya dana riset perguruan tinggi dikelola oleh Kemenristekdikti RI.

Berdasarkan penjelasan Sekjen Kemendikbud dalam RDP/konsinyasi tanggal 17 Februari 2020 lalu, alokasi dana riset pada APBN yg dikelola Kemenristek/BRIN pada APBN TA 2020 kurang lebih 2.765,4 Miliar

“Kemenristek/BRIN saat ini menjadi mitra Komisi VII, bukan Komisi X, sehingga kewenangan dana riset ada di Kemenristek/BRIN dan Komisi VII DPR RI. Mengenai hal ini (dana riset yang belum turun), Komisi X DPR RI akan melakukan koordinasi dengan Komisi VII,” terang dia.

Diketahui pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanggulangan Wabah Corona. Satgas ini, kata dia, bisa mengumpulkan para pakar lintas bidang baik dari fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat, hingga farmasi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air.

“Ancaman penyebaran wabah Covid-19 kian hari kian tinggi. Satgas harus terbuka meminta masukan dari pakar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk merumuskan strategi terbaik dalam upaya pencegahan perluasan wabah, tindakan medis bagi pasien suspect dan positif di rumah sakit rujukan, serta upaya riset mencari vaksin anti-covid-19,” tandas dia.