Suara caleg eks napi korupsi

Seputar Ligacapsa – Seorang ibu berkerudung berada di sudut area bermain anak sebuah mal kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Matanya tertuju pada seorang anak laki-lakinya berusia 3 tahun. Tengah asyik bermain. Mencoba banyak permainan. Mulai dari terowongan, perosotan, hingga rumah-rumahan. Sesekali dia menyapa anak itu. Tersenyum. Membahagiakan sang anak.

Penampilannya biasa saja. Mengenakan atasan berwarna kuning dan celana panjang hitam. Tidak istimewa. Selayaknya seorang ibu tengah menghabiskan waktu belanja dan menemani anaknya bermain. Namun siapa sangka, sosok perempuan itu adalah Wa Ode Nurhayati.

Namanya pernah mencuat tahun 2011 silam. Mantan anggota DPR Komisi VII ini pernah tersandung kasus korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal (DPPIDT). Dia didakwa menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Pengusaha Fahd A Rafiq lewat Haris Suharman. Diputuskan bersalah dan divonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Wa Ode sudah dihukum. Menjalani vonis pengadilan. Tetapi, hasrat menjadi politisi tak padam. Bahkan makin menggebu setelah pernah mencicip dinginnya dinding hotel prodeo. Sejuta pengalaman didapat. Banyak hikmah selama menjalani masa hukuman. Salah satunya berkawan dengan Rani Andriani, terpidana mati kasus narkoba.

Politisi Partai Amanat Nasional (PN) ini ingat betul sosok Rani selama menunggu eksekusi mati. Rani pasrah atas keputusan majelis hakim. Di sisa hidupnya, kata dia, perempuan itu terus berbenah diri. Salat lima waktu tak pernah putus dan selalu berjemaah. Alquran jadi teman setia.

Hingga suatu sore, terakhir kali dirinya bertemu Rani. Sempat salat Ashar berjemaah. Itu sekaligus terakhir kalinya bertemu dengan sahabatnya tersebut. Dirinya tidak mengetahui. Baru dapat kabar keesokan harinya bahwa semalam Rani telah dieksekusi mati.

“Saya seperti orang yang digebukin tapi enggak bisa balas. Mantan pejabat, di tengah lapas menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Sosok yang sudah bertaubat, khatam Alquran, sorenya masih berjemaah di masjid, salat Ashar berjemaah. Tiba-tiba malamnya dijemput dan besoknya sudah dieksekusi,” cerita Wa Ode kepada merdeka.com pekan lalu.

Ketidakadilan itu membuatnya geram. Bagaimana tidak, Rani hanyalah kurir bandar narkoba. Divonis hukuman mati. Sementara sang bandar sekaligus suaminya lolos dari jerat hukuman mati setelah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Asam garam dari balik jeruji besi menguatkan tekadnya untuk kembali jadi wakil rakyat. Dia ingin benahi lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia. Memperbaiki konsep lapas agar lebih manusiawi, adil dan jujur. Sebab, dia berkeyakinan penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya adil. Orang masuk lapas bukan karena mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tak sedikit dari mereka dihukum melebihi kesalahan diperbuat.

Setelah menghirup udara bebas, Wa Ode segera mewujudkan mimpinya. Membenahi peradilan hukum Indonesia menjadi keinginannya. Dia kembali menyusun karir politik. Berbagai pertemuan dihadiri. Tampil percaya diri. Dalam setiap kesempatan dia tak pernah malu memperkenalkan diri sebagai mantan terpidana korupsi. “Saya bangga memperkenalkan diri seperti itu,” kata Wa Ode.

Selama sosialisasi dengan masyarakat, banyak bercerita pengalamannya. Mulai dari berbagai aktivitas hingga lika-liku hidup sebagai wakil rakyat. Termasuk kisah pahit di penjara lantaran terlibat kasus korupsi. Tak jarang, kata dia, peserta diskusi meneteskan air mata. Iba mendengar ceritanya. Cara itu diyakini bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dia sadar masyarakat tak boleh dicurangi dengan menutupi identitas. Mereka harus memilih dengan hati. Untuk itu calon wakil rakyat harus mendapat kepercayaan masyarakat.

“Mereka harus punya trust dulu baru pilih saya. Segala sesuatu itu harus dimulai dari kepercayaan,” ungkapnya.

Dari usahanya membuat masyarakat kembali percaya, tahun lalu dia mencoba mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara secara independen. Tak disangka, banyak masyarakat memberikan fotocopy KTP untuk mendukungnya. Meski akhirnya niat itu dia urungkan. Wa Ode lebih memilih kembali berlaga memperebutkan kursi DPR, menjadi wakil rakyat pada Pileg 2019. Mewakili kampung halaman, Sulawesi Tenggara.

Sayangnya niat itu terganjal Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 3. Di ayat itu tertulis, “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.” Adanya aturan ini membuat langkahnya menuju DPR terhenti. Sebagai mantan napi korupsi, dia tak bisa mencalonkan diri lagi.

Wa Ode mengaku tak tahu ada aturan mantan napi korupsi dilarang nyaleg. Itu baru diketahuinya setelah PAN mengabarkan namanya digantikan kader partai lain. Padahal hingga hari terakhir pendaftaran, berkas miliknya masih diterima partai. Hanya saja, lantaran partai politik wajib menandatangani pakta integritas membuat namanya terhempas dari enam caleg diusung untuk daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. Salah satu poin dalam pakta integritas tercatat partai politik dilarang mengusung mantan napi korupsi.

“Wa Ode, maaf ya kita enggak bisa masukkan kamu karena harus tanda tangan pakta integritas,” kata dia mengulang permohonan maaf dari rekan separtainya. Harapan kembali jadi wakil rakyat pupus kala itu.

Tak putus asa. Dia lalu mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meminta namanya dibersihkan dan layak masuk seleksi bakal calon anggota legislatif di KPU. Wa Ode tidak sendiri. Dari data Bawaslu, ada 202 bakal caleg mantan napi. Sebanyak 44 di antaranya mengajukan gugatan dan diloloskan Bawaslu.

Tak hanya mengajukan gugatan ke Bawaslu. Wa Ode juga meminta Mahkamah Agung meninjau ulang mengenai PKPU. Setidaknya dia bersama lima bacaleg mantan napi korupsi lainnya mengajukan gugatan serupa ke MA.

Setelah menjalani proses hukum selama hampir dua bulan. Pada tanggal 14 September MA mengabulkan permohonan Wa Ode dengan nomor perkara 45P/HUM/2018. Hakim berpendapat, aturan PKPU bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam pasal tersebut tertulis, “bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi syarat: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tinfak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik yang bersangkutan mantan terpidana.”

Secercah titik terang jadi pelita baginya. Wa Ode berkeyakinan mantan napi korupsi tetap berhak berkarir politik. Sebab dia telah menjalankan hukuman sebagai akibat dari perbuatannya.

Keinginan menjadi caleg dengan status mantan napi korupsi juga diinginkan Yulius Dakhi, politisi Partai Garuda. Pria asal Teluk Dalam ini memang merupakan salah seorang mantan narapidana perkara korupsi proyek Nias Water Park di Nias Selatan.

Pada 1 November 2017, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis Direktur PT Bumi Nisel Cerlang (BNC) ini dengan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara. Dalam kasus itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut menemukan adanya merugikan negara Rp 7,89 miliar. “Saya menjalani hukuman di Rutan Tanjung Gusta. Bebas murni pada 25 Mei 2018,” kata Yulius kepada merdeka.com, pekan lalu.

Baru beberapa Yulius menghirup udara bebas. Awalnya dia ingin menjalani hidup biasa. Tidak mau terjun ke politik. Justru keinginan itu berubah. Yulius mendapat tawaran menjadi caleg dari Partai Garuda. Tawaran itu datang dari rekan sejawatnya.

Yulius mendapat ajakan untuk bergabung di Partai Garuda dan didaftarkan menjadi caleg untuk DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dia mengaku termotivasi jadi caleg karena merasa punya potensi dan kepedulian kepada Nias Selatan. Begitu ada kesempatan, dia pun mengambilnya. “Langkah saya ini karena kepedulian saya kepada Nias Selatan,” ucapnya.

Menunggu kejelasan nasib

Sama seperti dirasakan Wa Ode. Harapan Yulius sempat putus ketika PKPU soal larangan caleg eks koruptor dibuat. Sekitar pertengahan Agustus 2018, Yulius dinyatakan tidak memenuhi syarat. Merasa haknya telah dirampas, dia menggugat ke Bawaslu Nias Selatan. Setelah melalui sidang ajudikasi, lembaga itu menerima seluruh gugatannya dan memerintahkan KPU untuk menindaklanjuti tiga hari pascaputusan.

“Tapi, sampai sekarang putusan Bawaslu itu belum juga dilaksanakan. Alasannya menunggu uji materi PKPU di MA. Sekarang putusan MA sudah keluar, tetap belum dilaksanakan,” sebut Yulius.

Nasib eks terpidana korupsi ini belum mendapat kejelasan. Mereka belum bisa kembali ikut kontestasi politik. Padahal MA sudah membatalkan PKPU tersebut. Sehingga mereka masih menunggu kabar dari partainya.

Sementara itu, KPU melihat putusan MA terhadap pembatalan PKPU sebenarnya teguran kepada partai politik. Penyelenggara Pemilu ini menagih komitmen semua partai untuk tidak mencalonkan para kadernya berstatus eks napi korupsi, bandar narkoba dan pencabulan terhadap anak.

Atas pembatalan itu KPU justru mengembalikan nasib para caleg eks koruptor kepada partai. Sehingga partai berhak kembali memasukkan nama atau tetap menolaknya. “Caleg mantan napi koruptor ini akan terus boleh (ikut Pemilu),” Ketua KPU Arief Budiman kepada merdeka.com, pekan lalu.

Ada opsi khusus untuk para caleg eks koruptor ini. Usulan itu dilontarkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Pihaknya meminta KPU memberi tanda khusus untuk para caleg mantan terpidana itu. Pemberian tanda itu penting. Dengan menandai caleg eks koruptor, diharapkan masyarakat bisa berpikir ulang untuk memilih.

Terkait dengan usulan ini, Wa Ode merasa tidak keberatan bila dalam surat suara ada penanda mantan napi korupsi. Bila hal itu membuat publik puas, dirinya akan terima. Justru itu itu sebagai hukuman dari publik. Biarkan rakyat memilih. Dia yakin saat ini masyarakat sudah cerdas dan bijak. Sehingga bisa memilih dengan kepercayaannya. Sekalipun orang itu pernah terlibat kasus korupsi dan menjalani hukuman.

“Apa saja yang kalian mau deh. Mau tulisan koruptor di jidat saya juga oke,” ungkap Wa Ode.

Sayangnya usulan itu belum terealisasi. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyebut opsi penandaan surat suara bagi caleg eks napi korupsi tidak bisa dilakukan. Ini dikarenakan KPU telah merampungkan desain surat suara. Desain surat suara itu juga sudah ditetapkan. “Kalau (tanda) di surat suara tidak mungkin, sebab surat suara kan sudah kami launching, umumkan, kami sudah tetapkan seperti itu,” ujar Ilham di Kantor KPU, Jakarta