PSI: Justru Jokowi melarang agar tidak terjadi caci maki

POLITIK- Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan, arahan Presiden Jokowi kepada relawan jangan disalahartikan apalagi dipelintir. Arahan Jokowi justru agar para relawan menjauhi kampanye negatif.

Menurut Raja, arahan Jokowi hanya strategi bertahan dalam membendung fitnah dari lawan. Jadi, kata Raja, tidak ada maksud provokasi atau arahan untuk adu fisik.

“Kalau kita baca utuh, justru pak Jokowi melarang agar tidak terjadi caci maki, tidak ada fitnah, berkampanye dengan positif. Tapi kalau seandainya ada yang mengajak berantem jangan takut, artinya ini adalah posisi defensif ya bertahan, bukan ofensif (menyerang),” kata Raja di kantornya,¬†Jakarta, Minggu (5/8).

Raja menambahkan, harusnya semua pihak bisa mengambil inti atau substansi dari arahan Jokowi. Terlebih, untuk para politisi. Jadi, imbuh Raja, jangan justru momentum itu diambil untuk menyerang balik Jokowi.

“Pernyataan Pak Jokowi ini dipotong, dicabut dari konteks sehingga seolah-olah pak jokowi menjadi provokasi dan menganjurkan relawan untuk berantem di bawah. Jangan diambil bagian bahwa pak jokowi mengajarkan relawan untuk berantem. Bukan itu,” tegasnya.

Sebelumnya diketahui, Jokowi mengatakan para relawan untuk berkampanye dengan cara baik. Namun, dia juga meminta untuk tidak takut apabila ada yang mengajak berantem. Hal ini saat menghadiri Rapat Umum Relawan Jokowi di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (5/8)

“Jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah-fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi, kalau diajak berantem juga berani,” kata Jokowi dalam pidatonya.

Mendengar pidato tersebut, para relawan langsung bersorak. Jokowi bahkan membiarkan para relawan untuk bersorak sekitar 10 detik. Setelah berhenti sejenak, ia kembali menyampaikan pesannya ke para relawan.

“Tapi jangan ngajak lho. Saya bilang tadi, tolong digarisbawahi. Jangan ngajak. Kalau diajak, tidak boleh takut,” sambung Jokowi.