KWI dan PGI desak DPR segera rampungkan revisi UU Terorisme

BERITA UNIK– Setelah peristiwa kerusuhan di Mako Brimob yang dipicu ulah narapidana teroris dan menewaskan lima polisi, aksi teror kembali terjadi diSurabaya. Pada Minggu (13/5) pagi, bom meledak di tiga gereja dan diduga merupakan aksi bom bunuh diri. Dari peristiwa ini 11 orang meninggal dunia.

Atas munculnya aksi teror yang meresahkan ini, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) mendesak DPR segera merampungkan revisi UU Antiterorisme yang sedang dalam pembahasan. Melalui UU itu, tindakan tegas kepada pelaku teror bisa diberlakukan sehingga bisa menimbulkan efek jera.

“UU Antiterorisme yang belum selesai-selesai di DPR dan kami mendorong agar UU Antiterorisme segera diselesaikan dan bisa menjadi payung hukum untuk upaya membasmi terorisme yang terstruktur dan terencana,” kata Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow dalam konferensi pers di Gedung Grha Oikoumene, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Minggu (13/5).

Menurut Jerry, pelaku teror belakangan cukup masif melakukan aksinya sehingga penanganan aparat harus lebih ekstra. Ia mengatakan upaya membasmi terorisme harus ditingkatkan karena masih banyak pelaku teror yang sedang dalam pengkaderan maupun yang tengah bersiap melakukan aksinya. Tak hanya peran aparat, tapi masyarakat juga harus ikut membantu memerangi terorisme.

“Perang terhadap terorisme harus dibasmi terus karena ada yang sedang merancang (aksi), ada yang sedang dikader dan ada yang mau melaksanakan teror. Ini harus mendapatkan perhatian bersama dari kalangan masyarakat khususnya umat beragama,” ujarnya.

“Kita dorong peran serta masyarakat. Pelaku teror bisa saja orang yang berada dekat dengan kita, yang sering ngobrol bersama kita dan besok bisa saja merencanakan teror,” tambahnya.

Jeirry menambahkan selama ini polisi belum bisa bertindak sebelum muncul aksi teror. Karena itulah UU Antiterorisme diharapkan dapat membuat polisi mengambil langkah tegas dalam memberantas dan mencegah aksi teror.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Agus Ulahayanan menyampaikan dalam UU Antiterorisme perlu dipertegas upaya pencegahan. Dalam UU harus diatur bagaimana tindakan polisi sebelum kejadian teror.

“Persoalannya polisi tak bisa mengambil langkah sebelum ada kejadian dan perlu UU itu segera diperbaharui. Kami tuntut DPR serius dengan hal ini. DPR perlu perhatikan nasib rakyat dalam hal ini,” jelasnya.

Agus juga berharap agar sistem pengamanan lingkungan diaktifkan agar bisa mendeteksi pergerakan teroris mulai dari tingkat paling bawah. Menurutnya BNPT telah mencanangkan hal itu tapi sejauh mana pemberlakuannya, ia mengaku tak tahu.

“Itu bagus secara konsep dan itu kita minta dikonkretkan,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *