DPRD Nilai Pemecatan 109 Tenaga Medis RSUD Ogan Ilir Langgar Komitmen

LIGACAPSA  –  Pemecatan 109 tenaga medis oleh Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ilyas Panji Alam, ditanggapi serius pihak legislatif setempat. Mereka menilai hal itu melanggar komitmen dan juga karena kesalahan dari pimpinan rumah sakit.

Ketua Komisi IV DPRD Ogan Ilir Rizal Mustofa mengatakan, banyak yang perlu disoroti dalam keputusan itu. Menurut dia, pemecatan melanggar kesepakatan antara manajemen RSUD dan DPRD Ogan Ilir saat ratusan tenaga medis menggelar unjuk rasa.

Dalam pertemuan antara perwakilan pengunjuk rasa dan manajemen RSUD, dikeluarkan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas tuntutan mereka. Yakni sistem pembayaran insentif, akses rumah singgah, dan tentang ketidakjelasan informasi penanganan Covid-19.

“Waktu itu kami dan manajemen RSUD sepakat tidak ada pemecatan atau merumahkan selama empat hari ke depan,” ungkap Rizal, Jumat (22/5).

Kemudian, pihaknya menyampaikan aspirasi tenaga medis dalam rapat paripurna yang dihadiri Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam. Ketika itu, Ilyas menyebut seluruh permintaan para medis sudah dikabulkan.

Tak lama, dirinya kaget terbit surat keputusan pemecatan bagi 109 tenaga medis yang ditandatangani Bupati Ilyas. Padahal pemecatan itu menyalahi komitmen seperti yang disepakati beberapa hari sebelumnya.

“Jelas pemecatan ini pelanggaran komitmen dari kesepakatan. Saya nilai keadaan ini karena kurang komunikasi dari pimpinan rumah sakit kepada bawahannya, kurang sosialisasi,” ujarnya.

1 dari 1 halaman

Hanya saja, kata dia, manajemen RSUD saat ini lebih mengambil langkah aman dengan dalih SK pemecatan diterbitkan bupati. Terlebih alasan yang digunakan adalah tenaga medis meninggalkan tugas selama lima hari berturut-turut.

“RSUD tidak merasa melanggar komitmen karena yang memecat bupati, itu memang hak bupati. Tapi jika alasan pemecatan dalam SK itu tidak benar, jelas bupati melakukan pembohongan publik. Saya bingung bupati memecat dari sudut pandang mana,” tegasnya.

“Persoalan ini bukan politis saja, tapi sudah masuk ke ranah hukum, ada pembohongan publik di situ,” sambung dia.

Dia menambahkan, pemerintah setempat mesti mempertimbangkan kembali keputusan itu mengingat saat ini RSUD membutuhkan banyak tenaga medis dalam menangani virus Corona. Pihaknya juga akan memfasilitasi untuk mencari jalan tengah agar tidak berlarut.